Industri perjudian global menyoroti pendekatan terbaru dari Selandia Baru. Negara ini mengambil jalur berhati-hati dalam mengatur iGaming, menargetkan pelaksanaan penuh pada 2027 setelah memastikan semua aspek keamanannya. Keputusan ini menunjukkan prioritas pada perlindungan konsumen dan penanganan risiko yang matang. Undang-undang resmi terkait iGaming diharapkan terbit tahun 2026.
Meskipun rencana awal peluncuran dijadwalkan pada Juni tahun ini, pendaftaran baru akan dilangsungkan pada 2027 setelah para pemangku kepentingan menemukan beberapa ketidakpastian. Banyak yang melihat langkah ini sebagai komitmen terhadap regulasi yang menjamin pengawasan ketat dan perlindungan publik dengan mewajibkan penyedia iGaming di Selandia Baru memiliki lisensi resmi. Aturan ketat ini membatasi jumlah lisensi hingga 15 dan setiap perusahaan hanya boleh memiliki maksimal tiga lisensi. Lisensi ini akan didedikasikan untuk satu platform atau merek tertentu.
Monopoli dalam taruhan balap dan olahraga terus dipegang oleh TAB New Zealand. Menurut Jarrod True dari True Legal, kebijakan ini memindahkan Selandia Baru dari sistem pasar yang lebih santai menuju struktur regulasi yang lebih terkendali dan disiplin. Akses ke pasar dibuka dengan aturan tegas, termasuk larangan afiliasi dan iklan oleh influencer, yang menjadi perhatian utama. Meskipun regulasinya telah ada, masih banyak persiapan yang diperlukan sebelum sistem ini bisa berjalan penuh.
Departemen Urusan Dalam Negeri menekankan bahwa tenggat waktu hingga 2027 memberi peluang bagi pengembangan regulasi yang menyeluruh dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengajuan lisensi harus dilakukan paling lambat 1 Desember 2026, mengawali proses evaluasi dan pengaturan. Berdasarkan rencana, undangan untuk mengajukan minat akan dimulai pada Juli 2026, diikuti oleh pelelangan lisensi pada bulan September. Para pemenang akan mengajukan aplikasi lisensi penuh pada Oktober, dengan penerbitan lisensi diharapkan terjadi awal tahun 2027.
Periode ini akan digunakan untuk menerima, mengevaluasi, dan mengkaji aplikasi dengan cermat, memastikan sistem dan kepatuhan operator sudah sesuai, sambil mengembangkan kemampuan operasional yang dibutuhkan untuk mendukung pasar baru ini. “Penundaan ini tampak disengaja untuk memastikan transisi berlangsung dengan tertib dan regulasi menjadi prioritas sebelum peluncuran cepat dilakukan,” jelas True. Selandia Baru memilih pendekatan hati-hati dalam mempersiapkan regulasi sebelum membukakan pintu bagi operator untuk memperoleh lisensi.